Mengusung tema “APKASI, Satu Misi, Satu Aksi, Membangun Negeri”, perhelatan tersebut akan menjadi ajang berkumpulnya para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman pembangunan, serta membangun sinergi dalam mendorong kemajuan daerah.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada Deli Serdang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya HUT APKASI diselenggarakan di Sumatera Utara sekaligus masuk dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang.

"Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan potensi Deli Serdang dan Sumatera Utara kepada Indonesia, mulai dari sektor investasi, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga kekayaan budaya yang kita miliki," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran ratusan kepala daerah dari berbagai penjuru Nusantara menjadikan Deli Serdang sebagai titik temu gagasan, kolaborasi, dan inovasi yang dapat membuka peluang kerja sama baru serta memperkuat pembangunan antardaerah.

Puncak HUT Deli Serdang akan disemarakkan dengan penampilan Lyodra dan Band Armada di alun-alun Pemkab Deli Serdang pada 1 Juli. Sementara rangkaian kegiatan HUT ke-26 APKASI akan diisi dengan berbagai agenda strategis, di antaranya Dialog Otonomi Daerah, Forum Bisnis Daerah, Women Program, Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026, dan Fun Walk yang melibatkan peserta dari berbagai daerah serta masyarakat umum.

Melalui berbagai forum tersebut, diharapkan terbangun ruang kolaborasi yang lebih luas, pertukaran pengalaman pembangunan, serta jejaring kemitraan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati pun mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional tersebut dengan menunjukkan keramahan, semangat gotong royong, dan kebanggaan sebagai masyarakat Deli Serdang.

"Mari kita tunjukkan keramahan, semangat gotong royong, dan kebanggaan sebagai masyarakat Deli Serdang. Deli Serdang siap menyambut Indonesia," tutup Bupati.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta dan official yang akan bertanding membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

"Dengan bangga saya melepas bapak dan ibu sekalian menuju Manokwari. Bawalah prestasi sebaik mungkin, bukan hanya untuk Deli Serdang, tetapi juga untuk provinsi yang kita cintai ini," ujarnya.

Bupati mengingatkan bahwa Deli Serdang memiliki modal besar sebagai juara bertahan pada ajang sebelumnya. Karena itu, seluruh peserta diminta tampil percaya diri dan fokus pada perlombaan yang dihadapi.

"Tentu pada tahun 2026 ini kita harus memiliki keunggulan yang sama. Tidak perlu takut, fokus saja pada setiap kategori yang diperlombakan. Anda harus percaya diri karena merupakan juara bertahan. Jangan jadikan status itu sebagai beban mental," katanya.

Menurut Bupati, mempertahankan gelar memang tidak mudah, namun mereka yang pernah menjadi juara telah memahami standar dan capaian yang harus diraih untuk kembali berada di posisi terbaik.

Kepada para official, Bupati berpesan agar terus mendampingi dan menjaga kondisi para peserta selama mengikuti perlombaan.

"Saya berharap kepulangan tim ini dari Papua membawa kado terbaik untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Selamat berjuang, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalian berangkat bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai duta yang membawa nama baik daerah dan provinsi. Tunjukkan semangat juang terbaik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kontingen Pesparawi Deli Serdang, Janso Sipahutar, melaporkan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri dari 30 peserta paduan suara wanita dan 40 peserta kategori paduan suara campuran dewasa.
Ia menjelaskan, Deli Serdang akan mengikuti dua kategori bergengsi yang dipertandingkan pada Pesparawi Nasional XIV.

Pesparawi Nasional XIV akan berlangsung pada 18-28 Juni dan dibagi dalam dua sesi perlombaan. Kontingen Deli Serdang dijadwalkan mengikuti sesi kedua.

Pada Pesparawi XIII tahun 2022, kontingen Deli Serdang berhasil meraih gelar juara nasional untuk kategori Paduan Suara Wanita.

"Kami membawa peserta terbaik yang telah melalui seleksi dan festival tingkat provinsi. Mudah-mudahan pada Pesparawi kali ini kita kembali meraih hasil terbaik dan mempertahankan prestasi tersebut," ungkap Janso.

Pelepasan kontingen turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Sarifuddin Daulay; Kepala Lembaga Pengembangan Pesparawi Kabupaten Deli Serdang, Janji Hamonangan Sinambela; Ketua PGID Deli Serdang, Pdt Hasudungan Manalu.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Kegiatan yang mengambil start dari Lapangan Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, dan finish di Stadion Utama Sumatera Utara, Kecamatan Batang Kuis tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Deli Serdang.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan silaturahmi masyarakat, tetapi juga momentum menyambut sejumlah agenda nasional yang akan berlangsung di Deli Serdang dalam waktu dekat.

“Deli Serdang akan menjadi tuan rumah HUT ke-25 APKASI  dan Pemilihan Putri Otonomi Daerah. Hampir 227 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan hadir. Mari kita sambut mereka dengan baik dan tunjukkan keramahan masyarakat Deli Serdang. Kehadiran tamu-tamu tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Sebelum menuju finish, Aci, sapaan akrab Bupati, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada asosiasi penggiat anggur Indonesia di Desa Beringin dan gabungan kelompok tani di Kecamatan Beringin. Dintaranya yakni traktor roda 4 dan Sarana produksi pertanian (saprodi) meliputi bio fungsida, pupuk NPK, dan pupuk organik.

Bupati yang didampingi Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan dan sejumlah OPD, juga menyempatkan diri meninjau rumah tidak layak huni  milik Muhammad Efendi, warga Dusun I, Desa  Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis. Selain menjadi sasaran dalam program rehabikitasi rumah tidak layak huni Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkimtan), Bupati juga mendorong Ahmad juga mendapatkan bantuan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa, dan Baznas.

“Penghasilan beliau tidak menentu, jadi mohon pastikan beliau masuk dalam daftar penerima manfaat dari Baznas dan bantuan desa agar mengurangi beban kebutuhan bulanannya. Dari Dinsos juga harus dimasukkan dalam daftar pekerja proyek pemerintah karena masuk dalam Desil 1,” paparnya saat melihat langsung kondisi rumah.

Di lokasi finish, kemeriahan Tour de Deli Serdang juga diwarnai dengan hadiah istimewa dari Bupati Deli Serdang berupa smartwatch. Hadiah tersebut melengkapi sejumlah hadiah utama lainnya yang disediakan panitia diantaranya sepeda listrik, sepeda gunung, dan ragam hadiah lainnya yang diundi melalui kupon hadiah.

“Semoga dengan adanya event ini tidak hanya sehat, tapi meningkatkan kebersamaan serta semangat olahraga kita semua. InsyaAllah Tour de Deli Serdang berikutnya bisa kita laksanakan di Sibolangit,” jelasnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Pejabat yang dilantik antara lain Adi Saputra Sirait sebagai Sekretaris Kecamatan Biru-Biru, serta Novelita Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengolahan Data dan Rekam Medik RSUD Drs. H. Amri Tambunan kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Perencanaan di rumah sakit yang sama. Sebagai gantinya, Kartini Nainggolan, dilantik sebagai Kepala Bagian Pengolahan Data dan Rekam Medik.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari evaluasi kinerja, integritas, kompetensi, dan dedikasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penguatan organisasi berdasarkan evaluasi kinerja aparatur,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas, berinovasi, disiplin, dan memperkuat kolaborasi.

Kepada pejabat administrator, Sekda meminta agar mampu memperkuat koordinasi dan memastikan program pemerintah berjalan efektif. Kepada kepala sekolah, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

“Diharapkan kepala sekolah mampu melahirkan generasi Deli Serdang yang unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia,” katanya.

Sementara kepada pejabat fungsional, Sekda meminta peningkatan kompetensi sesuai bidang keahlian untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga menegaskan bahwa kinerja seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala, objektif, dan profesional, tidak hanya untuk menilai hasil kerja, tetapi juga mendorong pengembangan aparatur.

Penekanan tiga prinsip kerja ASN, yakni bekerja sesuai ketentuan, bekerja dengan etika dan nurani, serta terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan turut disampaikan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah,” tutupnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Misran Sihaloho, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Minggu Ketiga Bulan Juni 2026 yang digelar secara virtual dari Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (22/6/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah (Satgasda) dalam menjaga kelancaran pasokan pangan dan mengantisipasi gejolak harga di masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi, melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan distribusi, serta mengoptimalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memantau perkembangan harga di pasar rakyat.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus melaksanakan operasi pasar dan pasar murah, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas secara signifikan.

Melalui langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Bupati menyampaikan bahwa penataan kabel udara telah dimulai sejak April 2026 bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Wilayah Sumatera Utara tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejak April lalu kita sudah mulai menata kabel udara yang selama ini semrawut. Alhamdulillah, sekitar 4 kilometer jaringan sudah berhasil ditata tanpa menggunakan APBD,” ujarnya.

Ia menegaskan, penataan ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai ruas jalan lainnya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto.

“Penataan ini akan terus kita lanjutkan secara bertahap di titik-titik lainnya. Ini bukan hanya soal kerapian, tetapi juga kenyamanan dan keamanan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh program penataan kota yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

“Mohon dukungan seluruh masyarakat agar upaya penataan-penataan yang kami lakukan berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi kenyamanan bersama,” pungkasnya.

Koordinator Wilayah APJATEL Sumatera Utara, Jimmy Aswin Siregar, turut menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penataan jaringan telekomunikasi.

“Kami siap mendukung penuh program penataan kabel udara di Deli Serdang sebagai bagian dari kolaborasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Adapun ruas jalan yang menjadi pilot project penataan kabel udara yakni Jalan Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, dan Jalan Ahmad Yani.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Informasi yang dihimpun judi tembak ikan dan rolet tersebut dikabarkan milik yang akrab disapa Ahing. Dan sebelum berada di lokasi tersebut, judi tembak ikan dan rolet itu pernah buka di Jalan Bakaran Batu.

Beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Polda Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, mereka meminta penutupan total lokasi judi tersebut sekaligus mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. 

Pantauan di lapangan menunjukkan tempat tersebut masih beroperasi pada siang hingga malam hari. Pengunjung datang dan pergi dengan bebas, seolah tidak terpengaruh aksi protes maupun kedekatan letak dengan aparat. Warga sekitar mengaku bingung.

“Kalau jaraknya cuma 7 menit jika kita lihat dari map google, kenapa sampai ada demo di Polda pun tempat ini belum ditutup? Ini pertanyaan besar soal ketegasan hukum di sini,” ujar salah satu warga yang enggan disebut nama, Senin (15/6/2026).

Kasus ini memperkuat isu yang sering muncul di Sumut: praktik judi termasuk rolet dan tembak‑ikan sering kali bertahan meskipun sudah dilaporkan atau didemo publik. Sorotan utama kini tertuju pada tindak lanjut dari Polda Sumut dan kepemimpinan Polresta Deli Serdang atas tuntutan mahasiswa serta keberadaan lokasi judi yang sangat dekat pusat komando keamanan.

Hingga berita diturunkan, belum ada tanggapan resmi tertulis dari Polresta Deli Serdang terkait kelanjutan tuntutan mahasiswa dan penindakan di lokasi tersebut. Masyarakat berharap janji keadilan tidak berhenti di jalan demonstrasi saja.

[Redaktur:Roy]

“Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia (Rasiden Damanik) dilapor,” akunya.

Setelah pihak redaksi menjelaskan adanya catatan laporan sejak Januari 2026, Kasat Reskrim berjanji menelusuri ulang data tersebut.

“Nanti lah saya cek,” ucapnya, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi tambahan maupun pernyataan perbaikan dari AKP Wilson terkait hal itu.

Pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Abdi Manullang. Ia menegaskan kliennya memang sudah melapor sejak awal tahun dan melampirkan dokumen resmi sebagai pembuktian.

“Klien saya pernah juga melaporkan Rasiden Damanik pada bulan Januari 2026 yang lalu,” ujar Abdi.

Selain surat laporan dibulan Juni 2026, salinan surat yang diserahkan memperlihatkan nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Januari 2026.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi publik: apakah ada kelalaian dalam pencatatan administrasi, atau laporan tersebut belum terproses sebagaimana mestinya? Perbedaan keterangan antara pejabat kepolisian dan bukti dokumen resmi menjadi catatan penting terkait transparansi dan ketelitian penanganan perkara di wilayah hukum Dairi. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan kejelasan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

Hingga kini, laporannya masih berjalan lambat, menurut penjelasan Kuasa Hukum korban Abdi Manullang, masalah ini sudah dimulai sejak 21 Januari 2026. Saat itu, Lamria Simanullang telah melaporkan Rasiden Damanik ke kepolisian atas dugaan penghinaan, pengancaman, hingga pengerusakan rumah miliknya. Namun sayangnya, laporan tersebut dinilai masih berjalan di tempat tanpa perkembangan yang jelas hingga saat ini.

Luka itu pun terasa makin dalam ketika 2 Juni 2026, kliennya kembali mengalami peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan bersama oleh Rasiden Damanik beserta istrinya, kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Dairi.

"Kesewenang‑wenangan ini sudah terjadi berkali‑kali. Kami menduga karena yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum. Hal ini nyata terlihat dari laporan pertama yang belum juga bergerak maju," ujar Abdi dengan nada prihatin, Jumat (12/6/2026).

Pihak pengacara pun meminta Satreskrim Polres Dairi tidak bersikap tebang pilih dalam menangani perkara ini. Penanganan diharapkan dilakukan secara profesional, cepat, dan tegas agar rasa keadilan yang dirasakan korban yang sudah lama menderita tidak semakin terabaikan.

Saat dikonfirmasi Anggota DPRD Dairi, Rasiden Damanik, Sabtu (13/6/2026) hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Dedi]

Informasi yang dihimpun Lamriah Simanulang adalah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum DPRD Dairi bersama istrinya dan tetangga korban sendiri, tak terima atas apa yang dilakukan para pelapor, korban melaporkan nya ke polres Dairi.

Kasie Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan pelapor akan dimintai keterangan.

"Terkait perkembangan kasus tersebut masih dalam penyelidikan, dan untuk korban Hari jumat akan dilakukan pemeriksaan," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2026).

Hal ini dibenarkan oleh korban, Lamriah Simanulang. Ia menyatakan dirinya akan datang ke Polres Dairi. "Ya bang, saya akan datang ke Polres Dairi," akunya.

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Keheranan publik pun semakin memuncak melihat judi togel merek AJ ini terus beroperasi, diduga "kebal hukum" togel merek AJ pun menjadi perbincangan masyarakat kota Medan. Bagaimana tidak dikatakan sedemikian karena bertahun tahun togel AJ tersebut tersentuh hukum.

Salah satu warga kota Medan berinisial DR mengatakan tidak usah dibahas hal tersebut, ke empat daerah itu diduga akan dijadikan daerah judi togel. Karena dilihat selama ini bandar judi togel AJ tidak pernah terdengar ditangkap.

"Sudah lama itu beroperasi, logikanya aja kalau Polrestabes Medan mau bandar togel AJ itu ditangkap sangat mudah sekali, tapi lihat lah sampai sekarang tak ketangkap tangkap bandarnya, berarti diduga Kapolres nya "baik hati" sehingga bandar judi togel itu tak mau ditangkap," ujarnya.

"Sudah sama sama paham lah kenapa togel tersebut masih beroperasi hingga bertahun tahun, padahal hampir disetiap warung kopi dapat ditemukan orang yang menjual togel AJ itu," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Media ini telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh jawaban.

Perlu diingat bahwa perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk togel, merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 303 dan peraturan terkait. Setiap pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dan melaporkan dugaan aktivitas ilegal melalui saluran resmi kepolisian.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

"Kami mendesak Kejagung agar menggelar konferensi pers terbuka, mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan di situs resmi, serta menjadikan kasus ini sebagai materi wajib pelatihan integritas bagi seluruh jaksa. Tanpa transparansi penuh, pengamanan ini hanya akan menjadi simbolisme belaka tanpa efek jera," tegasnya.

3. Audit Menyeluruh Berkas yang Tidak Diproses

Pihaknya juga meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-PIDSUS) dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) menelusuri jejak kinerja selama masa kepemimpinan Amriyata dan Aguinaldo Marbun.

"Kami minta audit menyeluruh terhadap semua berkas perkara dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang masuk selama mereka menjabat. Selain itu, Plt. Kajari Serdang Bedagai yang baru harus segera membuka kembali Dumas yang mangkrak dan melaporkan hasilnya maksimal dalam 30 hari," tuntut Dedi.

4. Sorot Kasus Selamet: Korban Penegakan Hukum Pilih Kasih

Poin keempat menyoroti kasus Selamet, pelaku UMKM pengolah opak ubi, yang dinilai menjadi korban selective prosecution atau penegakan hukum pilih kasih. Meski telah melunasi seluruh kewajiban kredit senilai Rp725,5 juta kepada Bank Sumut Cabang Sei Rampah, Selamet tetap diproses hingga berkekuatan hukum tetap. Padahal, pihak lain yang diduga terlibat dalam proses kredit tersebut lolos dari jerat hukum, yaitu:

- Notaris/PPAT penerbit akta jaminan.
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) penilai agunan.
- Pejabat Direksi dan Komite Kredit pusat Bank Sumut.

"Kami menuntut Kejagung melakukan eksaminasi independen atas kasus Selamet, menerbitkan surat perintah penyelidikan baru terhadap pihak-pihak yang kami sebutkan, serta mendukung upaya Peninjauan Kembali (PK) yang sedang ditempuh di Mahkamah Agung," jelas Dedi Suheri.

5. Sanksi Nyata, Bukan Sekadar Mutasi

Poin terakhir adalah tuntutan sanksi tegas tanpa kompromi.

"Jika terbukti bersalah meminta uang, Amriyata dan Aguinaldo Marbun harus diproses pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor, bukan sekadar sanksi disiplin. Kami juga menuntut pencopotan jabatan permanen tanpa opsi mutasi atau pensiun dini," ujarnya.

Selain itu, PBH PERADI meminta agar atasan langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut diperiksa tanggung jawabnya, melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana, serta menjamin keamanan saksi dan pelapor.

Dedi Suheri kembali mengingatkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin, "Jaksa nakal pasti ditindak," dan memberikan peringatan keras.

"Jika kasus ini tidak diproses secara pidana penuh dan hasilnya tidak diekspos, kami tidak akan diam. Kami akan membawa persoalan ini ke Komisi Kejaksaan RI, Komisi III DPR RI, hingga KPK," tandas Dedi Suheri mengakhiri pernyataan.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Hal tersebut terlihat saat tim awak media turun langsung, Jumat (05/06/2026) Siang disekitaran lokasi dari SPBUN hingga dilangsir masuk kedalam gudang menggunakan becak bermotor dan mobil box Putih serta kreta Pickup merek Viar.

"Tiap hari bang masuk langsiran ke gudang itu bang, ya abang lihat sendiri itu keluar masuk, bisa abang taksirkan kalau Satu harian dapat berton - ton banyak nya," ucap Ting narasumber yang tinggal tak jauh dari lokasi gudang saat dikonfirmasi tim awak media.

Diketahui, salah satu mafia yang disebut - sebut warga Inisial "RY" itu melangsir dan mengambil BBM jenis solar bermodus menggunakan kartu kecil dari nelayan.

"Kartu kecil kami pada diambilin dan dikumpulkan oleh salahsatu warga sini juga bang, iming - imingnya biar pengambilannya mudah tanpa harus ke SPBUN lagi untuk nelayan, jadi diwakilkan sama mereka bang", ucap salahsatu marga Hombing salahsatu Nelayan.

Hombing juga menjelaskan, dengan adanya kartu kecil buat nelayan pengambilan minyak harga normal dari SPBUN, namun malah lebih tinggi.

"Kami pikir harga sama kayak di SPBUN yakni Rp.6800 rupiah, ternyata kami membelinya harga Rp.8500 sampek Rp.9000 bang ke mereka", aku dirinya dihadapan tim awak media.

Dari kegiatan serta aktifitas dugaan penimbunan ilegal tersebut ielas adanya praktik kecurangan dan penyelewengan BBM jenis solar yang dilakukan oleh para mafia untuk para kalangan nelayan.

Hal tersebut telah diatur oleh Undang - undang Migas

UU Migas: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Pasal 56 KUHP: Pihak-pihak yang membantu atau memfasilitasi penyalahgunaan (seperti oknum petugas) dapat dijerat sebagai pembantu kejahatan.

Sementara diduga pemilik gudang solar subsidi tersebut berinisial RY saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[REDAKTUR: DEDI]

Sebagai langkah strategis percepatan perbaikan, PLN mendatangkan 4 set Tower Emergency (TE) atau menara darurat yang dikirimkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya meliputi 1 set dari Aceh, 1 set dari Sumatera Selatan, dan 2 set lagi dikirimkan langsung dari Jakarta.

Demi mempersingkat waktu pengiriman, dua unit Tower Emergency yang berasal dari Jakarta diangkut menggunakan pesawat Hercules. Peralatan tersebut telah tiba di wilayah Sumatera Utara hari ini, guna segera dimobilisasi ke lokasi kerusakan dan mendukung pekerjaan tim teknis di lapangan.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera, Yenti Elfina, menjelaskan bahwa mobilisasi peralatan dan tenaga kerja lintas wilayah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan jaringan yang terdampak.

“Kami bergerak sangat cepat dengan mengerahkan personel lintas unit serta seluruh sumber daya yang dibutuhkan. Hari ini pesawat Hercules pengangkut dua set Tower Emergency dari Jakarta sudah mendarat di Sumut. Dukungan peralatan ini sangat krusial agar pembangunan menara darurat dan pemulihan jalur transmisi bisa segera terlaksana,” ujar Yenti Elfina.

Saat ini, fokus utama tim PLN adalah mendirikan Tower Emergency pada jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV. Ratusan tenaga ahli dan teknisi telah bersiaga penuh di lokasi untuk memastikan proses pengangkutan material, konstruksi, hingga pengamanan lokasi berjalan lancar, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

Berdasarkan rencana teknis yang telah disusun, pembangunan menara darurat ini ditargetkan rampung pada 14 Juni 2026, dengan catatan kondisi cuaca mendukung dan akses lokasi pekerjaan dapat dilalui dengan baik.

“Seluruh personel bekerja maksimal selama 24 jam non-stop dengan mengedepankan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai, sehingga normalisasi sistem kelistrikan berjalan lebih cepat dan keandalan listrik bagi masyarakat segera pulih sepenuhnya,” tambah Yenti.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, serta pihak TNI/Polri yang telah membantu kelancaran proses ini. Yenti pun kembali memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan warga akibat gangguan ini.

“Kami memohon maaf atas gangguan yang terjadi. Saat ini kebijakan manajemen beban atau pengaturan pasokan listrik masih diterapkan secara terukur di sejumlah wilayah demi menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak,” tutupnya.

PLN mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu memantau perkembangan terkini dan informasi resmi mengenai pemulihan listrik Sumut melalui aplikasi PLN Mobile atau kanal komunikasi resmi PLN lainnya.

[Redaktur:Dedi]

Pengaturan pemakaian daya ini berlaku untuk wilayah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat. Selama masa perbaikan berlangsung, pelanggan di daerah terdampak berpotensi mengalami pemadaman listrik sementara sebanyak 1 hingga 2 kali sehari, dengan durasi sekitar 3 jam pada setiap sesi pengaturan.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Sumatera Utara, Efron Lumban Gaol, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pengamanan sistem kelistrikan yang paling tepat dilakukan saat ini.

“Pengaturan pasokan listrik dilakukan secara terukur dan bergantian demi menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Tim kami terus memantau kondisi jaringan secara real-time dan berupaya semaksimal mungkin agar dampak ketidaknyamanan bagi pelanggan dapat diminimalkan,” jelas Efron.

Sebagai upaya percepatan pemulihan, tim teknis lintas unit dari PLN sedang bekerja keras memperbaiki jalur transmisi yang rusak. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah pembangunan menara darurat (tower emergency) agar pasokan daya dapat segera dikembalikan ke kondisi normal secepatnya.

“Kami mewakili seluruh jajaran PLN menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan dan ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Seluruh personel telah dikerahkan dan bekerja siaga penuh agar pemulihan sistem kelistrikan Sumatera Utara dapat selesai lebih cepat dari perkiraan,” ungkap Efron Lumban Gaol.

Selain fokus pada perbaikan, PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan, terutama saat cuaca buruk masih berlangsung. Masyarakat dapat memantau perkembangan terkini kondisi kelistrikan serta melaporkan gangguan yang terjadi melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN di nomor 123.

[Redaktur:Dedi]

Dukungan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri HAM RI, Muhammad Hasbi Simanjuntak, saat bertemu Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan di Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (3/6/2026), sebagai tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Deli Serdang memaparkan data aset daerah yang selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat namun berada di atas lahan HGU PTPN. Aset tersebut meliputi 75 gedung sekolah, delapan puskesmas, serta 468 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah.

Bupati Asri Ludin Tambunan menjelaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik yang selama puluhan tahun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

"Kalau seluruh fasilitas umum yang ada di atas lahan tersebut dipersoalkan atau bahkan dikosongkan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat. Dampaknya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan publik," katanya.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya ingin memastikan aset-aset yang selama ini dibangun untuk kepentingan masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas.

Karena itu, Pemkab Deli Serdang berharap dapat ditemukan mekanisme penyelesaian yang memungkinkan lahan tempat berdirinya fasilitas-fasilitas publik tersebut ditata menjadi bagian dari aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatannya bagi masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal.

Pemkab Deli Serdang berharap Kementerian HAM dapat memberikan dukungan melalui kajian dan rekomendasi yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelesaian persoalan tersebut.

"Saya berharap Kementerian HAM dapat membantu memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi, terutama terhadap fasilitas-fasilitas publik yang selama ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian HAM RI yang diwakili Tenaga Ahli, Muhammad Hasbi Simanjuntak mengatakan, kedatangannya ke Deli Serdang merupakan tindak lanjut arahan Menteri HAM setelah menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, Kementerian HAM memandang persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status pertanahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.

"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, keberlanjutan infrastruktur pelayanan publik. Kedua, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Ketiga, potensi risiko sosial yang dapat terjadi apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan," katanya.

Hasbi menjelaskan, keberadaan puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, dan ratusan ruas jalan yang saat ini dimanfaatkan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelesaian persoalan.

Meski tidak memiliki kewenangan menentukan status hukum kepemilikan tanah, Kementerian HAM, lanjutnya, dapat memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

"Kami kemari ingin mendapatkan informasi yang utuh mengenai sejarah dan perkembangan persoalan ini sehingga dapat dilakukan analisis terhadap potensi dampak yang mungkin terjadi. Hak atas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian," ujarnya.

Hasbi juga menilai persoalan yang dihadapi Deli Serdang memiliki karakteristik yang serupa dengan sejumlah daerah lain di Indonesia, sehingga penyelesaiannya dapat menjadi referensi bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.

“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Hasbi Simanjuntak turut didampingi Kasubdit Pengaduan Kementerian HAM RI, Vella Okta Rini; Analis HAM Ahli Pertama, Rahmat Miftahul Rizki; Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Sondang Berliana; serta Analis Hukum, Zhanniza Erlian Angelita.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Keduanya yakni Anggiat P Sipayung sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan dr Alfian Zunaidi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bupati menyampaikan bahwa kehadiran kepala dinas definitif pada kedua perangkat daerah tersebut penting untuk memperkuat kepemimpinan organisasi sekaligus memastikan program-program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

"Dua pejabat eselon II yang dilantik hari ini memimpin perangkat daerah yang menjalankan program strategis nasional. Karena itu, mereka tidak hanya bekerja untuk Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga memberikan sumbangsih terhadap keberhasilan program nasional," tegasnya.

Selain itu, Bupati juga melantik tiga kepala UPT puskesmas, yakni Kepala UPT Puskesmas Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu, Kepala UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit, dan Kepala UPT Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin. Pelantikan turut mencakup 15 kepala sekolah tingkat TK dan SD.

Bupati juga menyampaikan bahwa pelantikan dan rotasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan aparatur sekaligus upaya meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.

"Pelantikan akan terus dilaksanakan dalam rangka pembinaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan bagian dari upaya memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta mendorong capaian indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan masing-masing instansi.

"Naikkan kinerjanya, perbaiki pelayanannya, dan tingkatkan capaian indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan orientasi pada hasil," pungkas Bupati.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Selama dua hari pelaksanaan, suasana di lokasi pertandingan terasa sangat hidup dan kompetitif. Area arena tidak pernah sepi dari pengunjung, mulai dari pagi hingga malam hari. Meja-meja pertandingan terus terisi oleh para peserta yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sementara penonton memadati sisi arena untuk menyaksikan aksi para pemain.

Antusiasme semakin memuncak saat babak-babak penentuan berlangsung. Sorak sorai penonton terdengar riuh setiap kali terjadi momen krusial di atas meja permainan. Di sinilah terlihat bahwa domino kini telah bergeser persepsi masyarakatnya: bukan lagi sekadar permainan santai, melainkan sebuah cabang olahraga yang membutuhkan konsentrasi tinggi, kemampuan membaca pola permainan lawan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Penyelenggaraan turnamen ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Keberhasilan acara ini juga berkat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Satuan Narkoba Polrestabes Medan dan Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, yang turut berperan dalam kelancaran kegiatan persahabatan antar pengurus PORDI se-Sumatera Utara tersebut. Zulhidayat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, panitia pelaksana, serta para sponsor yang telah berkontribusi.

Salah satu momen puncak acara adalah penyerahan hadiah dan piagam penghargaan kepada para pemenang. Untuk kategori Juara Umum 1, gelar berhasil diraih oleh Ipda Agus Gunawan dari satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi.

Tidak berhenti pada penyelenggaraan turnamen, PORDI Sumut telah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Dalam waktu dekat, organisasi ini akan menyusun program pembinaan atlet secara berjenjang dan terstruktur. PORDI Sumut berkomitmen untuk menjangkau hingga ke 33 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara demi menggali dan menemukan bibit-bibit atlet muda berpotensi.

“Ke depan, PORDI dan HGI berkomitmen mendorong domino sebagai cabang olahraga berprestasi yang sesungguhnya. Kami tengah menyusun program pembinaan atlet berbasis peningkatan strategi, kekuatan mental, dan pencarian bakat dari seluruh pelosok daerah. Jaringan turnamen juga akan kami perluas mulai dari tingkat lokal, daerah, hingga nasional. Target kami sangat jelas: membawa nama olahraga domino Indonesia bersinar di kancah internasional secara profesional,” pungkas Zulhidayat dengan penuh optimis.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur: Dedi]

[Redaktur: Dedi]

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolrestabes Medan, Kombes pol Jean Calvijn Simanjuntak hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

Kondisi ini menjadi cermin pahit bagi kinerja kepolisian setempat. Ketika kejahatan terorganisir beroperasi secara terang-benderang, mudah ditemukan, dan berlangsung bertahun-tahun tanpa gangguan, maka timbul pertanyaan mendasar: di manakah fungsi pengawasan dan penegakan hukum? Apakah ini tanda ketidakmampuan, kelalaian, atau hal lain yang lebih buruk lagi?

Masyarakat berhak menuntut kejelasan dan tindakan nyata. Keberadaan judi togel AJ yang menguasai 4 kecamatan ini bukan sekadar masalah keamanan, melainkan soal wibawa hukum yang sedang dipertaruhkan. Publik menantikan langkah tegas Polrestabes Medan untuk membuktikan bahwa hukum tetap berlaku sama bagi semua, tanpa terkecuali, dan membebani wilayah hukumnya dari jerat kejahatan yang merugikan masyarakat ini.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Delapan Ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Deli Serdang, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021–2041, Penyerahan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli, Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan, serta Pemekaran Kecamatan Sunggal dan Pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan serta Penggabungan Bagian Kecamatan Pancur Batu ke dalam Kecamatan Sunggal Selatan.

Membacakan sambutan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, kritik, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan terhadap delapan Ranperda tersebut.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pandangan fraksi-fraksi bukan sekadar catatan formal, melainkan cerminan kepedulian, pengawasan, dan komitmen bersama dalam membangun Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam jawaban terhadap Fraksi Gerindra, Pemkab Deli Serdang menjelaskan sejumlah langkah strategis terkait pengelolaan aset daerah, mulai dari pengamanan administrasi, fisik, hingga kepastian hukum kepemilikan aset. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan aset melalui sistem penatausahaan yang lebih tertib dan terintegrasi.

Terkait Ranperda perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemkab menegaskan penyesuaian tarif pajak dilakukan secara bertahap, tepat sasaran, serta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan perlindungan sosial, seperti pembebasan pajak bagi masyarakat miskin, pengurangan pajak bagi pensiunan dan purnawirawan, hingga pemberian insentif fiskal.

Sementara itu, terkait penyertaan modal kepada Perumda Tirta Deli, Pemkab menyebut indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur mencakup cakupan layanan, kontinuitas distribusi, dan kualitas air bersih. Penyertaan modal tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana air minum di sejumlah kecamatan di Deli Serdang.

Pada Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemkab menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program secara transparan, proporsional, dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga memastikan distribusi bantuan dilakukan secara adil, termasuk memberi perhatian pada pesantren di wilayah pinggiran dan terpencil.
Menanggapi Ranperda perubahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021–2041, Pemkab menyoroti pentingnya pengendalian alih fungsi lahan demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sejumlah kawasan seperti lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan hutan, dan lahan baku sawah akan menjadi dasar analisis dalam revisi RTRW.

Sedangkan terkait rencana pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal, Pemkab menyebut program tersebut telah menjadi prioritas sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah juga memastikan dukungan anggaran dilakukan secara bertahap, termasuk pembangunan kantor camat dan penyediaan sarana pelayanan publik.

“Untuk kebutuhan aparatur, tidak diperlukan rekrutmen besar-besaran karena ASN eksisting akan didistribusikan secara proporsional antara kecamatan induk dan kecamatan baru,” jelasnya.

Selain menjawab Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan secara rinci, Pemkab Deli Serdang juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, saran, dan masukan dari Fraksi Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, Persatuan Pembangunan Bintang Indonesia, serta Fraksi PAN-Hanura.

Pemkab Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dan pembahasan lanjutan terhadap seluruh Ranperda yang diajukan.

“Pemkab Deli Serdang siap menjelaskan lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya. Tidak ada niat untuk menutup diri, justru kami ingin membangun komunikasi yang lebih baik dan lebih produktif,” tutupnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan kinerja birokrasi sekaligus penguatan pelayanan publik di berbagai sektor strategis.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang akan terus dievaluasi berdasarkan capaian kerja.

“Jabatan yang Saudara emban hari ini bukan sekadar prosesi pelantikan atau rotasi jabatan semata, tetapi amanah negara untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Gubernur, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Bupati.

Menurutnya, dinamika mutasi dan pelantikan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan untuk memastikan organisasi pemerintahan bergerak lebih cepat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta usulan pimpinan perangkat daerah.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap pejabat akan dilakukan secara berkala dan objektif dengan tolok ukur utama berupa kinerja.

“Dalam enam bulan akan dilakukan evaluasi. Jika tidak mencapai target, maka akan dilakukan rotasi bahkan demosi,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk membangun pola kerja yang cepat, responsif, dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi aparatur yang memperlambat pelayanan maupun menyalahgunakan kewenangan.

Khusus kepada pejabat di Dinas Cipta Karya, Bupati meminta agar kualitas pelayanan terus diperbaiki, terutama dalam proses penerbitan izin, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi keterlambatan pelayanan maupun praktik pungutan liar.

“Jadikan Dinas Cipta Karya sebagai salah satu dinas dengan kinerja terbaik di Kabupaten Deli Serdang,” katanya.

Sementara kepada para kepala puskesmas yang baru dilantik, Bupati menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk mendukung program cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, percepatan penurunan stunting, dan berbagai program kesehatan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti pentingnya pelayanan publik yang semakin mudah dan humanis di seluruh sektor, mulai dari pendidikan, administrasi kependudukan hingga pelayanan perpajakan daerah.

“Masyarakat sudah bersyukur mau membayar pajak, jangan lagi dipersulit. Tugas kita adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar jabatan tidak dimaknai sebagai simbol kebanggaan semata, melainkan tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui hasil kerja nyata.

“Selamat bertugas, kerjalah yang baik, jangan aneh-aneh, jangan merugikan negara dan jangan mempersulit masyarakat. Mudah-mudahan enam bulan ke depan kita bertemu lagi dengan hasil kinerja yang lebih baik,” tutupnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Penyerahan bantuan dirangkaikan dengan pelaksanaan Security Campaign di Ruang Simalem & Pusuk Buhit, Lantai I Gedung PT Angkasa Pura Aviasi, Bandara Internasional Kualanamu, Senin (25/5/2026)yang dihadiri Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs Zainal Abidin Hutagalung.

Zainal menyampaikan apresiasi atas konsistensi PT Angkasa Pura Aviasi dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengapresiasi kontribusi PT Angkasa Pura Aviasi yang terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bantuan hewan kurban ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar,” ujar Zainal.

Ia menilai, semangat berbagi pada momentum Iduladha menjadi nilai penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarsesama, terlebih melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Adapun hewan kurban tersebut nantinya akan diserahkan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak satu ekor sapi, Kecamatan Pantai Labu, Batang Kuis, dan Lubuk Pakam masing-masing satu ekor sapi. Kemudian enam ekor kambing etawa diperuntukkan ke Kecamatan Beringin sebanyak enam ekor dan empat ekor sisanya diberikan kepada Kecamatan Tanjung Morawa.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam kegiatan sosial, tetapi juga mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain penyaluran bantuan hewan kurban, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Security Campaign sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama terkait pentingnya keamanan dan keselamatan di area bandara yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk masyarakat sekitar.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[REDAKTUR: DEDI]

Dalam amanatnya Lom Lom membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid. Disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional, persatuan, dan perjuangan menuju bangsa yang merdeka dan bermartabat.

“Peristiwa tersebut merupakan fajar kebangkitan bangsa, ketika kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan demi perjuangan menuju kedaulatan bangsa yang bermartabat,” ujarnya.

Semangat kebangkitan nasional disebutkan juga harus terus relevan dengan perkembangan zaman. Jika dahulu perjuangan berfokus pada merebut kedaulatan wilayah, maka saat ini tantangan bangsa bergeser pada penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan mempersiapkan generasi muda sebagai pondasi masa depan bangsa yang mandiri dan berdaya saing.

Pemerintah, lanjut amanat tersebut, terus menjalankan berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas guru dan pemberian beasiswa, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan mampu mendukung akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, kebutuhan pokok, dan layanan ekonomi dasar lainnya.

Dalam bidang digital, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut mengatur penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Menutup amanatnya, Menteri Komunikasi dan Digital mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyalakan semangat Boedi Oetomo melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan bersama.

“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara,” tutup amanat tersebut.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan surat perintah tugas kepada 31 personel yang ditugaskan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penyerahan SK pensiun kepada 9 pegawai, pemberhentian 1 pegawai, serta pembebasan dari jabatan kepada 2 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Progres tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo bersama Koordinator Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Sumatera Utara, Jimmy Aswin Siregar beserta jajaran di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan bahwa penataan kabel udara menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan wajah Kota Lubuk Pakam yang lebih rapi, tertata, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik selaras dengan gerakan ASRI yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto sekaligus persiapan Kabupaten Deli Serdang dalam menyambut agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena bisa duduk bersama memikirkan pelayanan kepada masyarakat. Jaringan telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung perkembangan daerah,” ujar Wakil Bupati.

Selain itu, Wakil Bupati turut menekankan pentingnya tertib administrasi dan perizinan dalam setiap pemasangan jaringan kabel, baik di atas maupun di bawah tanah, agar memiliki legalitas yang jelas serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kami ingin seluruh pemasangan kabel, baik di atas maupun di bawah tanah, memiliki izin yang jelas dan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Apjatel Sumatera Utara, Jimmy Aswin Siregar mengatakan, pekerjaan dilaksanakan secara bertahap agar layanan internet masyarakat tetap berjalan normal selama proses pemindahan jaringan. Proses galian dan pemasangan pipa ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

Setelah proses galian rampung, Jimmy mengatakan pekerjaan akan dilanjutkan dengan penarikan kabel serta proses cut over atau pemindahan layanan pelanggan dari jaringan udara ke jaringan bawah tanah secara bertahap oleh masing-masing provider.

“Pekerjaan ini sudah berjalan selama 27 hari kerja. Dari total sekitar 4 kilometer, sekitar 3 kilometer sudah selesai dan tinggal kurang lebih 1 kilometer lagi yang dalam tahap penyelesaian. Setelah seluruh proses selesai, baru bisa dilaksanakan seremoni pemotongan kabel bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Apjatel menurunkan sekitar 48 tenaga kerja inti dengan total sekitar 60 pekerja lapangan setiap harinya. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan kegiatan APKASI di Deli Serdang.

Adapun ruas jalan yang menjadi lokasi penataan meliputi Jalan Sutomo sepanjang sekitar 500 meter, Jalan Diponegoro sekitar 700 meter, Jalan Thamrin sekitar 698 meter, Jalan Sudirman sekitar 1,19 kilometer, serta Jalan Ahmad Yani sekitar 955 meter.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Sebanyak 212 calon kepala desa dari 76 desa di 19 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 hadir dalam kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar kontestasi memilih pemimpin desa, tetapi juga momentum menjaga persatuan dan kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh calon kepala desa untuk menyampaikan visi dan misi secara santun serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

“Mari kita dukung Pilkades ini dengan norma, etika, dan semangat persaudaraan. Beda pilihan boleh, tetapi setelah Pilkades selesai kita semua tetap bersaudara,” ujarnya.

Wakil Bupati juga memastikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama Forkopimda akan bersikap netral dan mengawal seluruh tahapan Pilkades secara adil, jujur, dan transparan.

“Tidak ada keberpihakan kepada pihak mana pun. Pemerintah hadir sebagai fasilitator agar Pilkades berjalan sukses dan demokratis,” tegasnya.

Ia turut memberikan motivasi kepada seluruh calon kepala desa dengan menyebut seluruh peserta sejatinya telah menjadi pemenang karena berhasil melewati tahapan seleksi dan administrasi.

“Bapak dan Ibu yang hadir di sini sesungguhnya sudah termasuk kategori menang. Namun karena jabatan kepala desa hanya satu, maka masyarakatlah yang menentukan pilihan,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkades berlangsung.

Ia menyebutkan, dari 76 desa yang melaksanakan Pilkades, sebanyak 50 desa berada di wilayah hukum Polrestabes Deli Serdang, 20 desa di wilayah hukum Polrestabes Medan, tiga desa di wilayah hukum Belawan, dan satu desa di wilayah hukum Polres Binjai.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Hindari provokasi, berita hoaks, politik uang, maupun intimidasi. Kepolisian akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Dra Anita Magdalena Br Situmorang, dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan Pilkades tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026. Menurutnya, deklarasi damai menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga proses Pilkades tetap aman, tertib, dan kondusif.

“Deklarasi damai ini merupakan komitmen bersama agar seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[Redaktur: Dedi]

Audiensi ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada para pelajar yang akan membawa nama daerah di tingkat provinsi.

Empat siswa yang akan mengikuti seleksi pada 19-21 Mei 2026 di Medan yakni Marshel Rafael Pehulisa Bukit dari SMA Swasta RK Deli Murni Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Choky Christian Silitonga dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Beatrix Gloria Sembiring dari SMA Swasta Methodist-AN Pancur Batu, serta Yael Ignatia Ronauli Basa Sidabutar dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa bangga kepada para siswa yang berhasil lolos seleksi tingkat Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, kesempatan menjadi calon Paskibraka bukan hanya soal prestasi, tetapi juga proses membentuk disiplin, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan.

“Hari ini kita berkumpul untuk memberikan motivasi dan arahan bagi adik-adik yang akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi maupun nasional. Kami berharap kalian bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, sekolah, dan Kabupaten Deli Serdang,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga berpesan agar para peserta menjaga kesehatan, rajin berlatih, disiplin, dan tetap percaya diri selama mengikuti tahapan seleksi sekaligus berharap para peserta mampu melanjutkan prestasi senior sebelumnya yang telah mengharumkan nama Deli Serdang di tingkat nasional.

Kehadiran Kristine Andeska Br Ginting dari SMA Negeri 1 Pancur Batu, anggota Paskibraka nasional tahun 2025 yang akan bertugas pada upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tingkat nasional, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para calon Paskibraka tahun ini.

“Selamat berjuang, terus semangat, dan tetap optimis. Semoga kalian bisa menjadi putra-putri terbaik yang mengharumkan nama Deli Serdang dan Sumatera Utara,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Kurnia Boloni Sinaga menjelaskan, apabila para siswa lolos di tingkat provinsi, mereka akan kembali mengikuti seleksi tingkat nasional.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Raja Ipan Sinurat, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa aksi bersih-bersih ini bukan sekadar rutinitas rutin semata, melainkan wujud pelayanan publik yang nyata. Menurutnya, tingkat kebersihan lingkungan merupakan cerminan utama dari kualitas pengelolaan daerah serta tingkat kesadaran masyarakat setempat.

"Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan saja. Melalui kegiatan gotong royong ini, kami tidak hanya membersihkan sampah secara fisik, tetapi juga ingin menyampaikan pesan moral serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut peduli dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya," tegas Raja Ipan Sinurat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penataan ruas jalan yang bersih dan rapi memiliki dampak positif yang sangat luas. Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, lingkungan yang indah dan bersih juga menjadi aset strategis. Hal ini dinilai sangat penting untuk mendukung potensi pariwisata yang besar dimiliki oleh wilayah Balige. Dengan lingkungan yang tertata baik, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan berkunjung, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bergema bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami berharap, dengan suasana lingkungan yang bersih, tertata rapi, dan asri ini, masyarakat bisa merasa nyaman dan bangga tinggal di sini. Begitu juga para wisatawan, diharapkan betah berlama-lama berkunjung dan kembali lagi di kemudian hari," tambahnya.

DLH Kabupaten juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemeliharaan rutin dan menggelar kegiatan serupa secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan serta mewujudkan wilayah yang sehat, indah, dan nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Saat dikonfirmasi Kapolsek Perdagangan Iptu Patar Banjar Nahor mengatakan kasus ini sudah ditangani Paminal.

"Sudah ditangani paminal ya pak," tutupnya.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Tim]

Apresiasi dan penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus Polresta Deli Serdang di Aula Mapolresta Deli Serdang, Selasa (12/5/2026). Dalam kegiatan itu, dimusnahkan barang bukti berupa sabu seberat 54,3 kilogram, ekstasi sebanyak 8.581 butir, liquid catridge VAPE (etomidate) sebanyak 3.175 buah, dan happy water sebanyak 330 saset.

“Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Kapolres dan jajaran. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polresta dalam menindaklanjuti kasus penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Ia mengatakan, narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan harus dilawan bersama melalui tindakan nyata serta penegakan hukum yang tegas. Begitupun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat narkoba di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

“Kami tegaskan, apabila ada ASN yang terlibat narkoba, termasuk vape narkoba, akan diberikan sanksi berat hingga PTDH. Tidak ada toleransi,” tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba.

“Kami dari Pemkab Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh bersama seluruh jajaran kepada Polres maupun BNNK. Kami titipkan masyarakat kami untuk mendapat pengawalan, khususnya dari bahaya narkoba. Kita berharap ke depan Deli Serdang tidak lagi masuk dalam peringkat kabupaten darurat narkoba,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Hendria Lesmana menjelaskan, sejak Januari hingga April 2026 pihaknya berhasil mengungkap 150 kasus narkoba dengan total 187 tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, Polresta Deli Serdang mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 89,8 kilogram, ganja 4,4 kilogram, ekstasi sebanyak 9.660 butir, liquid cartridge VAPE sebanyak 3.249 buah, serta happy water sebanyak 350 saset.

Salah satu pengungkapan terbesar dilakukan di Tol Lubuk Pakam dengan barang bukti sabu seberat 54 kilogram.

“Dari pengungkapan ini, kami memperkirakan telah menyelamatkan 358.430 jiwa warga Kabupaten Deli Serdang,” ujar Kapolresta.

Dari pengakuan tersangka, lanjutnya, sebagian besar narkoba tersebut direncanakan untuk diedarkan di wilayah Deli Serdang, khususnya Lubuk Pakam.

“Sebelumnya pada 5 Maret, kami juga telah melakukan pemusnahan barang bukti yaitu sabu sebanyak 34,3 kg, ganja sebanyak 4,4 kg, dan ekstasi 450 butir,” terangnya.
 
Sebelum dilakukan pemusnahan menggunakan insinerator, dilakukan uji lab terhadap barang bukti yang dipaparkan. Kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memastikan para jemaah berangkat dalam kondisi sehat, aman, dan siap menjalankan ibadah haji.

Pada kesempatan itu, turut diberangkatkan Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny. Asniar Lom Lom Suwondo, yang bertugas sebagai petugas haji.

Prosesi pelepasan dihadiri Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, jajaran panitia penyelenggara ibadah haji, petugas kloter, serta keluarga jamaah.

Dalam arahannya, Zulkifli Sitorus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah mematuhi seluruh aturan yang berlaku serta fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk.

“Jaga sikap, jaga kebersamaan, dan hindari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Semoga seluruh jamaah diberi kelancaran dan kembali menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.

Sebagai simbol pelepasan, Wakil Bupati menyerahkan Pataka Merah Putih kepada Ketua Kloter. Ia juga mendoakan seluruh jemaah senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa keberkahan bagi keluarga maupun masyarakat Deli Serdang.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Penegasan itu disampaikan saat pertemuan bersama Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Lubuk Pakam di Kantor PLN UP3 Lubuk Pakam, Jumat (8/5/2026).

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan PLN dalam mendukung pembangunan daerah yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan kelistrikan tidak hanya menyangkut kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan penataan wilayah.

Bupati meminta agar PLN lebih selektif dalam memberikan sambungan listrik, khususnya terhadap bangunan atau tempat usaha yang dinilai tidak memiliki izin maupun berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ia juga menyoroti sambungan listrik pada kawasan pedagang kaki lima (PKL) agar menjadi perhatian bersama seiring upaya penataan UMKM yang terus dilakukan pemerintah daerah.

“Kalau memang tempat-tempat tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, sebaiknya tidak diberikan penerangan listrik. Kita tidak ingin muncul persoalan baru yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati berharap adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan PLN, termasuk data pelanggan listrik dan pajak daerah, guna meminimalisir penyalahgunaan administrasi di lapangan.

“Target pelanggan memang penting karena kami juga ikut berimbas. Tapi penataan wilayah dan ketertiban masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program dapur gizi (SPBG) yang membutuhkan pasokan listrik memadai serta aman bagi pelanggan rumah tangga di sekitarnya.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN terus berjalan baik sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana maksimal,” pungkasnya

Sementara itu, Manager UP3 PLN Lubuk Pakam, M. Harryadi, menyampaikan komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya.

Ia menjelaskan, PLN UP3 Lubuk Pakam melayani wilayah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 436 ribu pelanggan. Sedangkan khusus Deli Serdang total pelanggan mencapai 246.241 ribu.

Hingga April 2026, kontribusi PLN terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) tercatat mencapai sekitar Rp25,1 miliar.

“Pertemuan ini menjadi momen sangat penting bagi kami untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi  dengan Pemerintah daerah. Kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya,” ucapnya.

[Redaktur:Hadi Kurniawan]